ISPS Code di Pelabuhan Indonesia Masih Rendah, Kemenhub Dorong Percepatan Implementasi

KLIKNEWS.CO, Lombok – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) mendorong peningkatan konsistensi penerapan ISPS Code di pelabuhan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Temu Manajemen Fasilitas Pelabuhan Indonesia 2025 yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (29/9).

Dalam sambutannya, Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menekankan pentingnya penerapan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) secara konsisten.

“Indonesia sebagai anggota IMO sekaligus negara dengan jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka harus berperan aktif menjaga keamanan pelayaran. Hingga Agustus 2025, dari 2.611 fasilitas pelabuhan baru 457 yang menerapkan ISPS Code. Angka ini harus terus meningkat dengan dukungan teknologi terbaru dan inovasi,” jelas Masyhud.

Menurutnya, keberhasilan penerapan ISPS Code bukan hanya soal regulasi, tetapi juga menjadi bukti kredibilitas Indonesia di mata dunia. “Kapal asing menilai kepatuhan kita sebagai jaminan keamanan maritim. Karena itu, penerapan ISPS Code harus terus berkembang sesuai dinamika global,” tambahnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Direktorat KPLP serta para auditor yang selama 21 tahun konsisten mengawal standar keamanan ini. Sinergi Syahbandar sebagai koordinator Port Security Committee dengan manajemen pelabuhan disebut sebagai bukti kesiapan Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim.

Pada kesempatan yang sama, Direktur KPLP, Capt. Hendri Ginting, menyoroti tantangan baru yang dihadapi pelabuhan, termasuk serangan siber dan penggunaan drone.

“Dulu tantangan kita sebatas kompetensi personel dan peralatan. Kini, ancaman siber hingga penggunaan drone bisa melumpuhkan operasional, seperti kasus serangan siber di Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkap Hendri.

Ia menambahkan, tingkat implementasi ISPS Code masih rendah, baru 17,5 persen. Karena itu, percepatan pembinaan dan penguatan peran Port Facility Security Officer (PFSO) mutlak diperlukan. “Masih ada temuan terkait drill, kaji ulang PFSA & PFSP, serta audit internal yang belum maksimal,” ujarnya.

Melalui temu teknis ini, diharapkan tercipta koordinasi lebih baik antar pengelola pelabuhan. Tujuan utama kegiatan adalah menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, serta meningkatkan pemahaman dalam menghadapi ancaman baru, termasuk siber dan teknologi drone.

“Kami ajak semua peserta aktif bertanya, berdiskusi, dan membawa pulang ilmu yang bisa langsung diterapkan di pelabuhan masing-masing,” pungkas Hendri.

Kegiatan ini diikuti oleh pengelola pelabuhan, asosiasi, serta narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Asosiasi Penerbangan Drone Indonesia (APDI).